You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Taufik Pastikan Pengesahan APBD Sesuai Jadwal
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Taufik Pastikan Pengesahan APBD Sesuai Jadwal

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik memastikan, pengesahan APBD 2016 bisa sesuai jadwal. Kalangan dewan akan melakukan pembahasan secara maraton. Dijadwalkan pengesahan pada 21 Desember mendatang.

Setelah ini, besok itu pandangan umum fraksi, setelah itu jawaban Gubernur, kemudian rapat komisi. Jadi kira-kira tanggal 21 Desember ini kelar lah

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sendiri telah menyerahkan Rancangan APBD 2016 dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Kamis (17/12).

"Setelah ini, besok itu pandangan umum fraksi, setelah itu jawaban Gubernur, kemudian rapat komisi. Jadi kira-kira tanggal 21 Desember ini kelar lah," kata Taufik, usai rapat paripurna, di Gedung DPRD DKI.

Basuki Serahkan RAPBD 2016 ke DPRD DKI

Taufik bersyukur struktur RAPBD tahun ini jauh lebih baik. Terlebih belanja tidak langsungnya lebih kecil, dibandingkan dengan belanja langsungg.

"Saya kira relatif struktur RAPBD jauh lebih baik ya. Coba lihat bahwa belanja tidak langsungnya lebih kecil, belanja langsung lebih besar. Angka absolutnya juga," ujar Taufik.

RAPBD yang diajukan yakni sebesar Rp Rp 66,37 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,92 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2015 sebesar Rp 65,76 triliun.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye936 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati